KABAR DINSOS (24/08),- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM merupakan jenis-jenis pelayanan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
KABAR DINSOS (24/08),- Tepat hari Rabu Tanggal 23 Agustus 2023 Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu dalam bidang Rehabilitasi sosial kembali melaksanakan kegiatan rutin yaitu Penyaluran SPM triwulan II untuk Lansia dan Disabilitas, Kegiatan
KABAR DINSOS (24/08),- Tepat hari Rabu Tanggal 23 Agustus 2023 Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu dalam bidang Rehabilitasi sosial kembali melaksanakan kegiatan rutin yaitu Penyaluran SPM triwulan II untuk Lansia dan Disabilitas, Kegiatan
KABAR DINSOS (24/08),- Pelayanan dasar minimal untuk Kabupaten/Kota di bidang sosial sendiri dibagi menjadi lima kategori kelompok rentan yang terdiri dari; rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas di luar panti, anak terlantar di luar
KABAR DINSOS (23/08),-Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan
KABAR DINSOS (23/08),- Penyelenggaraan kesejahteraan sosial menurut UU 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, diperlukan peran masyarakat yang seluas luasnya, baik perseorangan, keluarga, organisasi keagamaan, organisasi sosial kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, badan usaha,
KABAR DINSOS (23/08),- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM merupakan jenis-jenis pelayanan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara
KABAR DINSOS (23/08),- Pelayanan dasar minimal untuk Kabupaten/Kota di bidang sosial sendiri dibagi menjadi lima kategori kelompok rentan yang terdiri dari; rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas di luar panti, anak terlantar di luar
KABAR DINSOS (22/08),-Sebagai salah satu bentuk komitmen untuk mempercepat penurunan stunting, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Pemerintah menargetkan penurunan stunting mencapai 0 % persen di tahun
KABAR DINSOS (14/08),- Seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 menjelaskan hak warga negara untuk mendapatkan jaminan sosial dari negara. Negara wajib memelihara fakir miskin dan anak-anak telantar untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya tanpa
