KABAR DINSOS (05/09),- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM merupakan jenis-jenis pelayanan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara
KABAR DINSOS (05/09),- Pada hari senin tanggal 05 September 2023 Dinas sosial kabupaten tanah bumbu mengikuti kegiatan pertemuan rutin Darma Wanita Persatuan (DWP) kabupaten tanah bumbu, pertemuan rutin tersebut dilaksanakan di gedung Mahligai Bersujud
KABAR DINSOS (01/09),- Pelayanan dasar minimal untuk Kabupaten/Kota di bidang sosial sendiri dibagi menjadi lima kategori kelompok rentan yang terdiri dari; rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas di luar panti, anak terlantar di luar
KABAR DINSOS (01/09),- Dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 menjelaskan hak warga negara untuk mendapatkan jaminan sosial dari negara. Negara wajib memelihara fakir miskin dan anak-anak telantar untuk mendapatkan kebutuhan dasarnya tanpa ada perilaku diskriminatif.
KABAR DINSOS (01/09),- Kementerian Sosial memperbaharui peraturan tentang program bantuan pangan nontunai dengan Permensos 5 tahun 2021 tentang Pelaksanaan Program Sembako. Permnesos Sembako ini bertujuan untuk untuk mengembangkan program bantuan pangan nontunai guna memberikan
KABAR DINSOS (01/09),- Pelayanan dasar minimal untuk Kabupaten/Kota di bidang sosial sendiri dibagi menjadi lima kategori kelompok rentan yang terdiri dari; rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas di luar panti, anak terlantar di luar panti,
KABAR DINSOS (01/09),- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM merupakan jenis-jenis pelayanan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara
KABAR DINSOS (30/08),- Pada tanggal 28 Agustus 2023 Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu kembali melaksanakan Implementasi serambi madinah yaitu memonitoring program menghidupkan masjid-masjid yang ada di desa-desa atau yang sering disebut satu desa
KABAR DINSOS (30/08),- Konvensi Hak-Hak Penyandang Cacat dalam resolusi PBB No. 61/106 tanggal 13 Desember 2006, Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 1997 tentang Penyandang Cacat dan Peraturan Pemerintah nomor 43 tahun 1998 tentang
KABAR DINSOS (30/08),- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM merupakan jenis-jenis pelayanan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara
