Media Center, Tanbu – Disdukcapil tambah personil dalam pelayanan bagi masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP. Kamis, 22/09/2016 Mulai pagi masyarakat mulai berdatangan ke Disdukcapil dan itu berdampak antrian yang panjang sehingga harus
Media Center, Tanbu – Disdukcapil tambah personil dalam pelayanan bagi masyarakat yang belum melakukan perekaman e-KTP. Kamis, 22/09/2016 Mulai pagi masyarakat mulai berdatangan ke Disdukcapil dan itu berdampak antrian yang panjang sehingga harus
KABAR DINSOS (15/09),- Berdasarkan Undang-undang No. 28 tahun 2002,Undang – undang ini adalah undang – undang tentang bangunan gedung. Di dalamnya terdapat aturan – aturan yang membahas mengenai bangunan gedung dan ketentuan – ketentuan
KABAR DINSOS (15/09),- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa diberlakukan dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, dan Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang
KABAR DINSOS (13/09),- Kementerian Sosial menerbitkan regulasi baru tentang Asistensi Rehabilitasi Sosial dalam Permensos 7 tahun 2021 tentang Atensi yang menggantikan Permensos nomor 16 tahun 2020 tentang atensi karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan
KABAR DINSOS (13/09),- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM merupakan jenis-jenis pelayanan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara
BATULICIN – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Tanah Bumbu pada Rabu (18/10). Kunjungan kerja ini dalam rangka mempelajari langkah pemerintah daerah dalam
KABAR DINSOS (12/09),- Pelayanan dasar minimal untuk Kabupaten/Kota di bidang sosial sendiri dibagi menjadi lima kategori kelompok rentan yang terdiri dari; rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas di luar panti, anak terlantar di luar
KABAR DINSOS (08/09),- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM merupakan jenis-jenis pelayanan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara
KABAR DINSOS (08/09),- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap daerah wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM merupakan jenis-jenis pelayanan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara
KABAR DINSOS (08/09),- Kementerian Sosial melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial memberikan penguatan sosial ekonomi kepada eks tuna susila melalui kegiatan Pembekalan Kewirausahaan bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Peraturan Perundang-undangan serta Peraturan Menteri
