DIVERSI SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENYELESAIAN BAGI ANAK BERHADAPAN HUKUM (ABH)

KABAR DINSOS (11/07) РPengadilan anak di Indonesia memasuki babak baru ketika UU RI Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) disahkan. Dalam undang-undang yang baru tersebut, pemerintah berkewajiban untuk memberikan bantuan hukum terhadap anak-anak yang melakukan tindakan pelanggaran hukum yang kemudian dalam teminologinya dikenal dengan Anak yang Berhadapan Hukum (ABH). Dalam pelaksanaanya, ABH berhak mendapatkan kesempatan diversi apabila pelanggaran yang  dilakukan bukan merupakan pidana dengan ancaman diatas 7 tahun penjara serta bukan merupakan pengulangan tindak pidana.

Dalam pasal 1 ayat 7 UU SPPA disebutkan bahwa diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar pengadilan. Mengusung prinsip Restorative Justice, diversi berusaha untuk melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, serta pihak-pihak lain yang terkait untuk kemudian bersama-sama mencari penyelesaian yang adil bagi kepentingan anak. Agar tujuan diversi dapat tercapai harus diperhatikan pula hal-hal yang menyangkut kepentingann korban, kesejahteraan dan tanggung jawab Anak, serta penghindaran stigma negative dan pembalasan, keharmonisan masyarakat serta kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Dinas Sosial Kabupaten Tanah Bumbu dalam kewajibannya memberikan advokasi terhadap ABH turut melakukan  pendampingan dalam proses diversi melalui Satuan Bakti Pekerja Sosial Perlindungan Anak (Sakti Peksos) yang ditempatkan di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu. Ahmad Murdillah, Sakti Peksos yang biasa bertugas mendampingi ABH menyebutkan bahwa ada dua kasus diversi dalam rentang Juni-Juli yang ditanganinya.

Pada tanggal 29 Juni 2018 lalu telah dilaksanakan diversi di Polsek Satui dalam dugaan perkara tindak pidana pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam pasal 170 KUHP. Diversi berhasil dilaksanakan dengan keputusan bahwa anak akan dikembalikan kepada orang tua kandung dengan memperhatikan kepentingan anak yang masih membutuhkan bimbingan dan pengawasan dari orang tuanya. Sebelumnya, pada tanggal 26 Juni 2018 dilaksanakan juga diversi di Polsek Batulicin dalam dugaan perkara tindak pidana pencurian. Dalam diversi ini diputuskan bahwa anak akan dikembalikan kepada keluarga dengan syarat wajib lapor di Polsek satu kali seminggu serta menjadikan anak sebagai bilal di mushala dekat rumahnya setiap magrib dan isya dengan pengawasan perangkat desa.

Sakti Peksos dampingi diversi ABH di Polsek Satui

Hasil kesepakatan diversi sendiri tidak selalu berbentuk perdamaian dengan atau tanpa ganti kerugian namun bisa juga berbentuk penyerahan kembali anak kepada orang tua/Wali, keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan  atau LPKS paling lama tiga bulan, pelayanan masyarakat, atau bisa juga merupakan kombinasi dari hal-hal tersebut di atas yang mana keputusan disesuaikan dengan situasi dan kondisi lingkungan serta kepentingan terbaik bagi anak. (rz)

One thought on “DIVERSI SEBAGAI SALAH SATU UPAYA PENYELESAIAN BAGI ANAK BERHADAPAN HUKUM (ABH)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *